KAWASAN “PUSAT KOTA” KLATEN PADA MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA

 

KLATEN URBAN AREA IN DUTCH EAST INDIES COLONIAL PERIOD

 

Galih Sekar Jati Nagari¹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kompleks Kemdikbud Gedung E Lantai XI, Senayan, Jakarta

 

 

Abstracts

Klaten in the late 19^th to the early 20^th century had an important role in Dutch East Indies economic development from its plantation industries. This condition also supported the development of its urban area which was previously only used as a governmental area, then developed as a more complex area with the construction of modern European facilities. This paper presents an interpretation of the development of Klaten urban area from the beginning of Klaten as a regency under Surakarta Sunanate to Klaten as one of plantation area in Residency of Surakarta. This research uses historical approach, by identifying urban elements based on old sources such as maps, photographs, and other records, compared with the current site locations. It leads that Klaten urban area characterizes an “indische town”, which has an integration between traditional Javanese and modern European town elements.

 

Keywords: Klaten; Surakarta; colonial; urban; archaeology

 

Abstrak

Klaten pada akhir abad XIX hingga awal abad XX memiliki peran penting dalam perkembangan perekonomian di Hindia Belanda dari hasil perkebunan. Kondisi tersebut juga mendukung perkembangan kawasan “pusat kota” Klaten yang sebelumnya hanya digunakan sebagai pusat pemerintahan, kemudian berkembang menjadi lebih kompleks dengan dibangunnya fasilitas-fasilitas modern. Tulisan ini memaparkan interpretasi perkembangan kawasan “pusat kota” Klaten dari awal Klaten menjadi kabupaten di bawah Kasunanan Surakarta hingga sebagai afdeeling perkebunan di Karesidenan Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis, dengan menelusuri komponen-komponen kota berdasarkan sumber-sumber lama seperti peta dan catatan, serta membandingkan dengan keletakan komponen kota di masa sekarang. Melalui penelusuran tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa kawasan “pusat kota” Klaten mencirikan tata kota Indis, yang memiliki perpaduan antara komponen kota tradisional Jawa dan komponen kota modern Eropa.

 

Kata kunci: Klaten; Surakarta; arkeologi; kolonial; perkotaan

 

PENDAHULUAN

Saat ini Klaten dikenal sebagai sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini merupakan daerah perbatasan yang terletak di antara dua wilayah besar yakni Surakarta dan Yogyakarta. Dahulu Kabupaten Klaten sendiri merupakan bagian dari Kasunanan Surakarta, sebagai wilayah paling barat yang berbatasan dengan Kasultanan Yogyakarta. Kabupaten Klaten memiliki kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan atau yang disebut sebagai “pusat kota”. Kawasan “pusat kota” Klaten saat ini meliputi beberapa kecamatan yang terdiri dari beberapa kelurahan dan kampung. Nama Klaten juga diperkirakan berasal dari suatu kampung bernama Kampung Klaten, yang kemudian berkembang menjadi daerah yang lebih kompleks dari waktu ke waktu.

Tulisan ini membahas mengenai interpretasi perkembangan kawasan “pusat kota” tersebut dalam kurun 1800-1930-an. Klaten pada kurun tersebut berada dalam masa keemasan sebagai wilayah industri perkebunan. Permasalahan yang diambil dalam tulisan ini adalah bagaimana perkembangan kawasan “pusat kota” Klaten sebagai wilayah penting perbatasan Surakarta dan Yogyakarta?

Kawasan “pusat kota” Klaten sendiri bukan merupakan suatu wilayah administrasi khusus, melainkan sebuah kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan di Kabupaten Klaten. Kawasan ini meliputi wilayah administrasi Kecamatan Klaten Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Klaten Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Klaten Utara.

Sebagai warga Klaten, penulis ingin berkontribusi dalam pelestarian tinggalan budaya di Klaten. Maka diharapkan, penelitian kecil ini dapat memberikan sumbangan referensi untuk upaya pelestarian tinggalan budaya, khususnya bangunan yang berpotensi menjadi cagar budaya di kawasan ”pusat kota” dan di wilayah lain  di Kabupaten Klaten. Melalui tulisan ini, penulis juga berupaya merekam bukti eksistensi Klaten di masa lalu, di tengah cepatnya perkembangan pada masa kini. Pelestarian cagar budaya akan menjadikan nilai penting historis Klaten sebagai wilayah onderneming terbaik di kawasan vorstenlanden, yang telah menyumbangkan masa keemasan perkebunan di Jawa tetap dapat dipertahankan.

 

METODE

Penulis mengkaji sumber-sumber berupa catatan atau publikasi lama, peta dan dokumentasi lama, serta penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan perkotaan dan sejarah wilayah Surakarta dan sekitarnya pada masa Kolonial. Selain itu penulis juga melakukan observasi di lapangan yaitu di kawasan “pusat kota” Klaten yang meliputi wilayah administrasi Kecamatan Klaten Tengah, sebagian wilayah Kecamatan Klaten Selatan, dan sebagian wilayah Kecamatan Klaten Utara. Observasi ini dilakukan untuk melihat dan membandingkan kondisi “pusat kota” Klaten saat ini dengan perkiraan kondisinya pada masa lampau.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota di kawasan Asia Tenggara awalnya berkaitan dengan keberadaan kaum bangsawan dan para pengikutnya yang kemudian membuat permukiman di sekitarnya. Kota-kota tersebut termasuk di Nusantara mengalami perkembangan pesat sejak abad XIV (Reid 1999, 82-114). Sebagian besar kota-kota di Nusantara khususnya Jawa berkembang karena kegiatan perdagangan dengan masyarakat asing seperti Tiongkok, Arab, hingga kolonialisasi yang dilakukan oleh masyarakat Eropa khususnya Belanda, sehingga menimbulkan berbagai dampak pada kota-kota tersebut (Nas 2007, 206-207).

Koloni Eropa di Jawa memberikan dampak paling besar terhadap perkembangan kota. Kota-kota tradisional semakin bercampur dengan kultur Eropa dan menghasilkan kota Indis, yang terdiri dari komponen kota berupa alun-alun, bangunan pemerintahan, bangunan keagamaan, dan fasilitas-fasilitas penunjang masyarakat Eropa seperti benteng, gereja, kantor pemerintahan, dan sebagainya, ditambah dengan permukiman masyarakat asing lainnya seperti masyarakat Tionghoa dan Arab (Handinoto 1998, 4).

Kawasan “pusat kota” Klaten dapat dilihat memiliki model sebagai kota Indis, wilayah dengan dua kekuasaan yakni sebagai afdeeling di bawah asisten residen Belanda dan sebagai kabupaten di bawah bupati dari Kasunanan Surakarta. Kawasan “pusat kota” Klaten terdapat alun-alun, kabupaten, masjid, dan pasar sebagai wakil komponen kota tradisional, serta terdapat banteng, stasiun, gereja, kantor asisten residen, sekolah, dan rumah sakit sebagai wakil komponen kota Eropa atau kolonial (Nagari 2013, 4).

Sejarah Klaten

Kawasan “pusat kota” Klaten kemungkinan telah ditempati sebagai kawasan permukiman sejak masa Hindu-Buddha. Hal ini terlihat dengan adanya toponim Candirejo di Kecamatan Klaten Tengah, di wilayah tersebut juga pernah disebutkan oleh penduduk bahwa terdapat mata air dengan batu-batu candi, namun saat ini telah kering dan menjadi permukiman. Tidak jauh dari Candirejo, kurang dari satu kilometer ke barat, terdapat petirtaan yakni Situs Kunden di Sumberejo, Kecamatan Klaten Selatan.

Terdapat mitos bahwa nama “klaten” muncul pada masa Mataram Islam, yang menyebutkan bahwa ”klaten” berasal dari nama seorang abdi dalem Kerajaan Mataram Islam yakni Kyai Melati. Kyai Melati memiliki tugas untuk menanam tanaman bunga melati di kawasan yang saat ini menjadi wilayah Klaten. Dari kata ”melati” tersebut kemudian daerah tersebut dikenal sebagai ”mlaten”, dan lama-kelamaan berubah menjadi ”klaten”. Berkaitan dengan mitos tersebut, terdapat sebuah situs yang terdiri dari susunan batu yang dianggap masyarakat sebagai makam dari Kyai Melati beserta keluarganya. Situs ini terletak di Kecamatan Klaten Tengah (Prayogo 2012, 42).

Dilihat dari beberapa toponim dan situs-situs tersebut, terlepas dari mitos yang ada, dapat diperkirakan bahwa wilayah yang kemudian menjadi “pusat kota” Klaten telah dihuni atau telah terdapat permukiman sebelum terbentuknya wilayah administrasi yang formal.

Wilayah sekitar Klaten telah terkemuka pada masa Mataram Islam, di antarannya wilayah Bayat dan Kajoran. Bayat dikenal sebagai salah satu tempat penyebaran Islam awal di Jawa oleh tokoh yang dikenal sebagai Sunan Pandanaran atau Sunan Bayat, seorang mantan adipatei dari Semarang, murid Sunan Kalijaga (Nawawi 2004, 9-20). Sedangkan wilayah Kajoran terkenal dengan tokoh Pangeran Kajoran yang melakukan pemberontakan melawan Amangkurat I. Sejak masa Palihan Nagari (1755) dan Perjanjian Salatiga (1757), Kerajaan Mataram Islam terbagi menjadi Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Wilayah perbatasan seperti Klaten, masih sering terjadi konflik dalam perebutan batas-batas kerajaan. Walaupun sebagian besar wilayah di sekitar Klaten merupakan milik Kasunanan Surakarta, terdapat sebagian kecil wilayah yang masuk pada wilayah Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Mangkunegaran (Kartodirdjo 2000, 127; 171-173). Pemerintah Hindia Belanda berlaku sebagai penengah dalam konflik yang terjadi di daerah vorstenlanden, sehingga untuk mengatasi konflik tersebut, Pemerintah Kolonial Belanda, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta bersepakat untuk membangun benteng di Desa Klaten pada 28 Juli 1804. Pendirian benteng tersebut telah dirundingkan oleh Nicolaus Engelhard, seorang elit Hindia Belanda pada 1802, dengan perencana teknis Kapten H.C. Cornelius di bawah arahan dari Letnan Kolonel Karel von Wollzogen. Pendirian benteng selesai pada 1806 namun kemungkinan dilakukan perbaikan akibat gempa bumi 1808 (Carey 2008, 184). Benteng di Klaten ini merupakan pindahan dari benteng (loji) yang sebelumnya terdapat di Desa Merbung (saat ini terdapat di wilayah Kecamatan Klaten Selatan) tidak jauh dari Klaten. Secara administratif benteng di Klaten dikelola oleh Kasultanan Yogyakarta, sedangkan Kasunanan Surakarta mengelola benteng di Boyolali. Di benteng tersebut kemudian ditempatkan pasukan kompeni (Ismawati 2006, 16-21).

Wilayah Klaten resmi menjadi wilayah pemerintahan ketika pembentukan Pos Tundhan. Pos Tundhan didirikan di dekat benteng pertahanan dengan fungsi utama untuk menjaga keamanan lalu lintas jalan, barang, dan surat. Pada 12 Oktober 1840 setelah Perang Jawa didirikanlah Pos Tundhan di kawasan Klaten, Delanggu, Tangkisan, Krapyak, Kartasura, Boyolali, dan Ampel. Bersamaan dengan itu maka dibentuklah pemerintahan Gunung Polisi. Saat itu, wilayah Klaten, dikepalai oleh Tumenggung Gunung Kepatihan dan Kaliwon Gunung Kadipaten Anom. Setiap pegawai yang ditempatkan di masing-masing Pos Tundhan berkewajiban merawat tempat peristirahatan, menyediakan perlengkapan seperti kuda, tenaga pengganti, dan menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah kekuasaannya. Pos Tundhan juga dilengkapi dengan sistem pengadilan pradata (berkaitan dengan peradilan oleh raja atau sunan), surambi (pengadilan dengan syariat Islam), dan Kadipaten Anom (berkaitan dengan sentana dalem atau para bangsawan) (Penyusun 2005, 78-82; Sugiarto 2017, 782).

Wilayah Pos Tundhan di Kasunanan Surakarta mengalami perubahan status sebagai Kabupaten Gunung Polisi pada 1847. Wilayah cakupan dari Kabupaten Gunung Polisi masih sama dengan daerah cakupan Pos Tundhan. Oleh karena semakin kompleksnya pemerintahan Kolonial Belanda hingga tingkat Karesidenan, pada 1873 ditempatkanlah Asisten Residen Belanda di wilayah Klaten, Sragen, Karangpandan, dan Surakarta. Selanjutnya daerah-daerah yang ditempati Asisten Residen tersebut disebut sebagai afdeeling. Ketika berstatus sebagai Kabupaten Gunung Polisi dan afdeeling, wilayah Klaten bertambah dan memiliki enam distrik, yaitu Klaten (kawasan yang kemudian menjadi “pusat kota”), Semuluh, Prambanan, Gesikan, Gedangan, dan Kalisoka.

Pada 1918 pemerintahan Gunung Polisi diganti statusnya menjadi Kabupaten Pangreh Praja. Berdasarkan Staatsblad tahun 1927, Kabupaten Pangreh Praja Klaten merupakan bagian dari Afdeeling Klaten (meliputi Klaten dan Boyolali) yang berada dalam Karesidenan Surakarta. Pada masa tersebut, kawasan “pusat kota” Klaten terdapat dalam wilayah administrasi setingkat kecamatan yakni Onderdistrik Klaten (Penyusun 2005, 82-96).

Pada masa-masa tersebut “pusat kota” Klaten menjadi sentral wilayah Kabupaten Klaten yang dikenal sebagai salah satu wilayah perkebunan di Surakarta. Berbagai kebijakan pembagian administrasi yang telah disebutkan sebelumnya merupakan dampak dari sistem perkebunan Hindia Belanda yang dibentuk dalam Undang-undang Agraria 1870 untuk memudahkan pemerintah kolonial dalam proses sewa lahan Kasunanan Surakarta. Wilayah Kabupaten Klaten merupakan wilayah apanage atau tanah lungguh yang dikuasai para bangsawan atau sentana dalem yang hasilnya digunakan untuk kehidupan mereka. Setelah disewakan, para bangsawan tidak berhak atas pengelolaan dan hasil tanah tersebut, pemasukannya digantikan dengan sistem gaji atau uang (Suhartono 1991, 2-3; Darmana 1994, 29). Sejak dibukanya perkebunan di wilayah Klaten untuk para pengusaha Eropa, maka semakin banyak masyarakat Eropa bermukim di Klaten, sehingga semakin banyak juga fasilitas yang dibutuhkan masyarakat Eropa untuk menunjang kehidupannya yang modern.

Tabel 1. Perusahaan Perkebunan Swasta di Karesidenan Surakarta berdasarkan Lijst van Parteculiere Ondernemingen in Nederlansch Indie 1915

Sumber: (PPEB FEB UNS 2007, 55)

Wilayah perkebunan di Kabupaten Klaten memiliki hasil produksi beberapa tanaman, namun sebagian besar hasil produksi adalah dari industri gula. Industri gula di Klaten telah ada sejak pertengahan abad XIX. Telah ada sembilan pabrik gula pada 1863, dan bertambah menjadi sepuluh pabrik pada 1920 (Suhartono 1991, 89; Houben 1994, 299).

Kota Tradisional Jawa

Tata kota wilayah kabupaten di Jawa dipengaruhi oleh tata kota di pusat pemerintahan kerajaan di atasnya. Tata kota di Jawa dan di wilayah lain dengan pengaruh Jawa, memiliki kekhasan yang mencirikan kota tradisional. Ciri khas tata kota tradisional Jawa diperlihatkan melalui komponen-komponen kota yang biasanya ditempatkan pada penjuru mata angin berdasarkan konsep tertentu.

Data awal yang menyebutkan mengenai tata kota di Jawa adalah Kitab Negarakertagama. Terdapat beberapa komponen kota Majapahit, yang kemungkinan merupakan sebuah model kota ideal di Jawa bahkan di wilayah lain di Nusantara yang terpengaruh oleh Jawa. Pupuh VIII-XII menyebutkan beberapa komponen kota kerajaan Majapahit yang terdiri dari tembok kota, lapangan, alun-alun, paseban, gapura, permukiman, jaringan jalan, rumah bangsawan, kuil atau tempat ibadah, istana atau keraton, parit, dan pasar (Muljana 2006, 341-345).

Ketika Kerajaan Islam berkuasa di Jawa, tata kota masa Majapahit tersebut tampaknya masih diadopsi dan diwariskan dari suatu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya. Hal tersebut tampak pada tata kota Kerajaan Islam awal di Jawa, seperti Demak, Cirebon, dan Banten (Adrisijanti 2000, 107-142). Kota-kota kerajaan tersebut memiliki komponen kota sebagai berikut:

a. Pintu gerbang pabean

Pabean merupakan tempat perlintasan barang dan manusia ketika memasuki wilayah tertentu. Pabean digunakan sebagai tempat untuk memungut cukai bagi orang-orang yang ingin memasuki suatu wilayah.

b. Jaringan jalan

Jaringan jalan merupakan komponen utama sebagai penghubung antar wilayah di Jawa. Selain jalan, akses penghubung juga dapat melalui sungai, seperti kota di wilayah Kalimantan, namun hal ini tidak awam di Jawa.

c. Benteng atau tembok kota

Terdapat dua macam jenis tembok kota. Pertama yaitu cepuri (benteng yang mengelilingi keraton) sebagai pertahanan dalam, dan baluwarti sebagai benteng pertahanan luar.

d. Pasar

Pasar merupakan sarana perekonomian dan ruang publik. Pasar pada kota tradisional biasanya terletak di utara keraton atau tempat penguasa.

e. Masjid (tempat ibadah)

Tempat ibadah merupakan salah satu komponen wajib dalam tata kota tradisional. Bangunan masjid biasanya terletak di sebelah barat keraton atau tempat penguasa.

f.  Alun-alun

Alun-alun merupakan ruang publik dalam sebuah tata kota tradisional. Alun-alun merupakan wilayah profan yang digunakan untuk rakyat. Biasanya di alun-alun diadakan berbagai pertunjukan dan upacara. Selain itu alun-alun juga berfungsi sebagai tempat untuk mempertemukan rakyat dengan penguasa.

g. Keraton

Keraton atau tempat penguasa kerajaan merupakan hal yang paling penting dalam sebuah tata kota tradisional. Keraton merupakan pusat pemerintahan dan dianggap sebagai tempat sakral. Inti suatu kerajaan terdapat dalam keraton.

h. Taman

Taman dalam sebuah kerajaan merupakan sarana bagi para penguasa dan kerabatnya untuk melakukan rekreasi. Biasanya taman juga disertai dengan krapyak atau hutan perburuan.

i.   Permukiman

Permukiman dapat terdiri dari permukiman bangsawan dan rakyat. Biasanya pada kota tradisional, permukiman dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan atau golongan tertentu. Permukiman dapat juga menjadi sarana pertahanan, karena ditempatkan di sekeliling keraton. Saat ini beberapa wilayah tertentu masih dapat dilacak asal atau sejarah permukimannya berdasarkan toponim.

j.   Makam kerajaan

Makam kerajaan juga dianggap sebagai suatu tempat yang sakral. Biasanya makam kerajaan ditempatkan di wilayah tertentu dan dipisahkan dengan makam rakyat.

Ciri khas berupa komponen-komponen kota tersebut dapat dijumpai hampir di seluruh kota/kabupaten di Jawa dan beberapa daerah di pulau lain yang mendapat pengaruh Jawa. Wilayah Jawa sendiri, tata kota dengan komponen-komponen tradisional saat ini masih dapat dilihat jelas pada kawasan pusat kota seperti di Yogyakarta dan Surakarta. Tata kota tersebut juga diadopsi oleh wilayah-wilayah atau kabupaten di bawahnya, tidak terkecuali Klaten. Bentuk adopsi tata kota tradisional di wilayah kabupaten tidak selalu sama persis dengan wilayah kerajaan, terdapat beberapa komponen yang tidak ditemui dan disesuaikan dengan karakter wilayah kabupaten tersebut.

 

 

Gambar 1. Tata Kota Tradisional Jawa di Surakarta

(Sumber: Behrend dalam Damayanti 2005, 36)

Berdasarkan sumber-sumber tersebut, diketahui komponen kota tradisional Jawa ditata konsentris dan mengikuti aksis mata angin.

Kawasan “Pusat Kota” Klaten

pada Awal Abad XX

Sejauh ini rekaman mengenai kondisi kawasan “pusat kota” Klaten pada masa lalu dapat diketahui dari beberapa sumber, antara lain keterangan atau cerita dari masyarakat Klaten, publikasi tertulis, foto-foto, dan peta lama. Keterangan mengenai kondisi kawasan “pusat kota” Klaten yang menyebutkan mengenai komponen-komponen kota dapat diketahui dengan jelas melalui peta lama.

Gambar 2. Klaten sebagai Bagian Wilayah Kasunanan Surakarta

(Sumber: Houben 1994, 44)

Peta lama yang menyebutkan mengenai “Klathen” atau Klaten adalah peta tahun 1830. Peta tersebut memperlihatkan pembagian wilayah administratif Kasunanan Surakarta, dan tidak dapat digunakan untuk menelusuri komponen kota. Berhubungan dengan data komponen kota, penulis memperoleh dua peta yang diterbitkan oleh Dinas Topografi Hindia Belanda pada 1933 dan 1935 yang memuat citra tahun 1923 hingga 1930. Berdasarkan kedua peta tersebut, diketahui berbagai komponen kota di kawasan “pusat kota” Klaten yang diberi keterangan dengan nomor.

Peta topografi diterbitkan oleh Topografische dienst Batavia atau Dinas Topografi Hindia Belanda di Batavia pada 1933 dan 1935. Peta topografi tersebut memiliki perbedaan pada skala. Dilihat dari tampilan peta, peta topografi tersebut merupakan potongan-potongan peta yang membentuk suatu peta besar, tidak berbeda dengan peta topografi yang dibuat oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) yang dahulu disebut dengan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal). Diketahui terdapat beberapa potongan peta yang memuat wilayah Kabupaten Klaten, namun kedua peta yang digunakan penulis merupakan peta paling jelas yang menampilkan kawasan ‘’pusat kota’’ Klaten beserta keterangannya.

Peta terbitan 1933 memuat citra Klaten pada 1930. Peta ini menggunakan skala yakni 1:25.000 sehingga tampilan yang diperlihatkan lebih jelas dibandingkan peta 1935.

Gambar 3. Potongan Peta Topografi Klaten tahun 1933

(Sumber: Topografische dienst Batavia 1933 dalam Nagari 2013, 173)

 

Gambar 4. Potongan Peta Topografi Klaten tahun 1935

(Sumber: Topografische dienst Batavia 1935 dalam Nagari, 2013, 174)

 

Peta terbitan 1935 tersebut memuat citra Klaten tahun 1923-1930, tidak berbeda dengan peta sebelumnya. Perbedaan terdapat pada skala yakni 1:50.000. Keterangan yang dicantumkan pada peta ini lebih sedikit dibandingkan peta 1933. Namun di antara keduanya tidak terdapat perbedaan mengenai titik lokasi yang diterangkan. Selain kedua peta tersebut, juga ditemukan peta  1943 yang diterbitkan oleh War and Navy Department U.S Army untuk kepentingan militer. Peta tersebut merupakan salinan peta 1935, dan tidak terdapat adanya perubahan.

 

Tabel 2. Keterangan Peta 1933 dan Peta 1935

(Sumber: Nagari 2013)

 

Kedua peta tersebut secara garis besar tidak menunjukkan adanya perbedaan signifikan  terhadap keterangan lokasi komponen kota, perbedaan hanya terdapat pada pada komponen kantor dan rumah residen (Resident Kantoor en Woning) pada peta 1933 yang berubah menjadi kantor dan rumah asisten residen (Assisten Resident Kantoor en Woning) pada peta tahun 1935.

Selain sumber peta, berdasarkan sumber lain (observasi, toponim, catatan lama, dan keterangan masyarakat) diketahui komponen-komponen kota di kawasan “pusat kota” Klaten pada masa kolonial. Beberapa di antarnya terlihat pada peta namun tidak diberi keterangan.

Tabel 3. Komponen Kota Kawasan “Pusat Kota“ Klaten

(Sumber: Nagari 2013, 153-154)

 

Berdasarkan data berupa komponen kota di kawasan “pusat kota” Klaten, terdapat berbagai fasilitas masyarakat yang dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu:

Sarana pemerintahan

Sarana pemerintahan yang terdapat di Klaten terdiri dari pemerintahan kabupaten yang ditandai dengan adanya Regentswoning (kabupaten, saat ini menjadi Gedung Sunan Pandanaran) dan Assisten Resident Kantoor en Woning (kantor asisten residen, saat ini menjadi kantor Samsat Klaten dan rumah dinas bupati). Dalam peta 1933 disebutkan pada lokasi yang sama sebagai Resident Kantoor en Woning (kantor dan rumah tinggal residen). Keterangan tersebut didukung dengan sumber foto 1930 yang memperlihatkan kunjungan Sunan Pakubuwono X ke rumah Residen Surakarta M.J.J. Treur di Klaten.  Selain itu juga terdapat Kantor ’s Landskas, Burgerlijk Openbare Werken disingkat BOW (sebuah dinas milik Hindia Belanda yang melayani pekerjaan umum) (lokasi tidak ditemukan), Waterschaapkantoor (sebuah dinas milik Hindia Belanda yang melayani pengairan) yang saat ini menjadi kantor Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Klaten, dan Kartiprodjo (semacam dinas yang melayani pekerjaan umum Kasunanan Surakarta) (lokasi terdapat di sekitar pemakaman Eropa atau hutan kota).

 

Gambar 5. Kunjungan Sunan Pakubuwono X ke Rumah Residen Belanda M.J.J. Treur di Klaten pada 1930 dan Kondisi Bangunan Bekas Rumah Asisten Residen di Masa Kini

(Sumber : KITLV, 1930 dan Dokumentasi Galih Nagari 2020)

 

Permukiman

Permukiman bagi masyarakat dapat dipisahkan berdasarkan etnis, yakni permukiman Eropa, permukiman Tionghoa, dan permukiman masyarakat Jawa. Permukiman Eropa di kawasan ”pusat kota” Klaten terdapat di sekitar sarana perkantoran seperti di sekitar kantor asisten residen, sekitar stasiun, dan rumah sakit. Permukiman Tionghoa terdapat di sepanjang jalur atau jalan utama (saat ini Jalan Pemuda) dan pasar, berupa pertokoan yang juga difungsikan sebagai rumah tinggal. Terdapat juga keterangan dalam foto lama yang menyebutkan daerah Pecinan Kidul, namun lokasi tepatnya tidak diketahui. Sedangkan permukiman Jawa sifatnya tersebar, khusus bagi pemerintah lokal, terdapat di sekitar Kelurahan Kabupaten, seperti di wilayah dengan toponim Kampung Kliwonan, Kanjengan, dan Tegal Kepatihan. Sebagian besar bangunan lama di kawasan permukiman telah diganti menjadi bangunan baru, namun beberapa di antaranya masih dalam kondisi asli.

Sarana hukum dan keamanan

Sarana hukum dan keamanan di Klaten terdiri dari keberadaan Benteng Engelenburg (saat ini didirikan Masjid Raya Klaten), Kazerne Veldpolitie (satuan polisi, saat ini digunakan sebagai kantor Kepolisian Sektor Klaten Selatan), Landraad (pengadilan, saat ini didirikan pertokoan), dan gevangenis (lembaga pemasyarakatan, saat ini menjadi Lembaga Permasyarakatan Kelas IIB).

 

Gambar 6. Benteng Engelenburg dan Alun-alun Klaten pada 1910 dan Kondisi Alun-alun Klaten di Masa Kini (gambar diambil dari posisi yang sama)

(Sumber: KITLV 1910 dan Dokumentasi Galih Nagari 2020)

Sarana perekonomian dan industri

Berdiri beberapa sarana perekonomian dan industri di kawasan Klaten, yang terdiri dari pasar (terletak di utara benteng, lokasi saat ini masih sama), pandhuis (rumah gadai, saat ini berfungsi sebagai Pegadaian), proefstation (laboratorium penelitian tembakau, hingga 2017 masih berfungsi sama, saat ini dalam tahap pembangunan hotel), kalkbranderij (pabrik pembakaran kapur, saat ini bangunan tidak difungsikan), ijsfabriek (pabrik es, saat ini bangunan tidak difungsikan), perusahaan Bataafsche Petroleum Maatschappij disingkat BPM (saat ini berdiri perumahan dengan toponim Perumahan Rakyat BPM), dan houtstapelplaats (gudang penyimpanan kayu, saat ini menjadi permukiman). Kurang lebih dua kilometer di utara pinggiran ”pusat kota” terdapat toponim Desa Ketandan, yang kemungkinan berkaitan dengan tandha atau jabatan penarik pajak.

Sarana komunikasi

Komunikasi pada awal abad XX menjadi komponen penting dalam perhubungan. Pada masa ini di Klaten sudah terdapat post-en telegraafkantoor (kantor pos dan telegraf, saat ini masih difungsikan sebagai kantor pos) dan telefoonkantoor (kantor telepon, saat ini difungsikan sebagai kantor simpan pinjam).

 

Gambar 7. Kantor Pos dan Telegraf Klaten pada Akhir Abad XIX – Awal Abad XX dan Kondisi Kantor Pos di Masa Kini (bangunan sisi belakang dalam foto lama)

(Sumber: KITLV tanpa tahun dan Dokumentasi Galih Nagari 2020)

Sarana transportasi

Sarana transportasi yang berperan penting dalam kawasan Klaten adalah jalan raya yang menghubungkan wilayah Surakarta dan Yogyakarta (saat ini Jalan Pemuda). Tampaknya jalur ini merupakan jalur utama, terlihat dari sebaran komponen-komponen kota yang berada pada sepanjang garis jalan raya tersebut. Sarana transportasi penting yang terdapat di Klaten yaitu jalur rel kereta api dengan dua jalur milik perusahaan kereta api Hindia Belanda Staatsspoorwegen dan Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NISM). Stasiun Klaten dahulu dikelola oleh NISM, dan hingga kini masih difungsikan dengan baik oleh PT. Kereta Api Indonesia Daerah Operasi VI Yogyakarta. Selain Stasiun Klaten, di wilayah Kabupaten Klaten terdapat beberapa stasiun lain yakni Stasiun Delanggu, Stasiun Ceper, Stasiun Ketandan, Stasiun Srowot, dan Stasiun Brambanan.

 

Gambar 8. Stasiun Klaten tahun 1867 dan Kondisi Stasiun di Masa Kini

(Sumber: KITLV, 1867 dan Dokumentasi Galih Nagari 2020)

Sarana peribadatan

Terdapat dua masjid lama di kawasan ”pusat kota”. Satu berada di barat kabupaten (disebut Masjid Sidowayah) dan satunya terdapat di daerah Tonggalan sekitar Candirejo (disebut Masjid Mlinjon, saat ini merupakan bangunan baru), Masjid Sidowayah merupakan komponen kota tradisional, karena posisinya berdekatan dengan kabupaten. Namun Masjid Mlinjon kemungkinan merupakan masjid yang lebih tua dengan adanya toponim Candirejo (permukiman lama), dan di sisi utara wilayah ini juga terdapat toponim Kampung Kauman. Istilah Kauman diketahui berasosiasi dengan Islam atau wilayah yang terdapat masjid.

Setelah masuknya Zending dan MISI, terdapat sarana lain yaitu gereja bagi para penganut Protestan dan Katolik. Meskipun tidak tercantum dalam peta, namun data pengamatan lain menunjukkan terdapat beberapa gereja di Klaten, yakni Staatskerk atau gereja Protestan untuk kalangan Eropa (saat ini Gereja Jago atau Gereja Kristen Indonesia) yang terletak di timur kantor pos, Pasamuwan Kristen Jawi atau gereja Protestan untuk masyarakat Jawa (saat ini Gereja Kristen Jawa) terletak di barat Chr. HIS, dan gereja Katolik yang berada di kompleks Roomsch-Kath. HIS.

 

Gambar 9. Foto Lama Staatskerk/Protestantsche Kerk dan Kondisi Bangunan di Masa Kini

(Sumber: Dokumentasi milik GKI Klaten dan Dokumentasi Galih Nagari 2020)

 

Sarana hiburan

Sarana hiburan di Klaten berupa alun-alun yang digunakan sebagai tempat diadakannya pasar malam (saat ini masih difungsikan sebagai alun-alun, berada di barat daya benteng), selain itu bagi masyarakat Eropa terdapat Societeit “de Club”  (saat ini menjadi Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV-29) dan terdapat juga tempat hiburan bagi masyarakat Tionghoa yaitu Societeit Tong Hoo (lokasi tidak ditemukan).

Sarana pendidikan

Terdapat beberapa sekolah di kawasan ”pusat kota” Klaten. Sekolah-sekolah tersebut terdiri dari Europeesche Lagere School disingkat ELS (sekolah dasar masyarakat Eropa, lokasi saat ini terdapat di sekitar kompleks Kantor Bupati Klaten), Christelijke Hollandsch Inlandsche School disingkat Chr. HIS (sekolah dasar dengan pengantar bahasa Belanda bagi masyarakat Jawa Protestan, saat ini menjadi SMP Kristen Krista Grasia), Roomsch-Katholieke Hollandsch Inlandsche School disingkat Roomsch-Kath. HIS (sekolah dasar dengan pengantar bahasa Belanda bagi masyarakat Jawa Katolik, saat ini menjadi SD Kanisius Sidowayah), Christelijke Hollandsch Chineesche School disingkat Chr. HCS (sekolah dasar dengan pengantar bahasa Belanda bagi masyarakat Tionghoa Protestan, lokasi kemungkinan di sekitar SMP N 2 Klaten). Schakelschool dan 2e Inlandsche School (sekolah Angka Loro dan persamaannya, lokasi kemungkinan di Inspektorat Klaten dan SD Negeri 1 Klaten), dan Ambachtschool (semacam sekolah kejuruan, saat ini menjadi Akademi Akuntansi Muhammadiyah). Terdapat juga sekolah Tiong Hoa Hwe Koan di Klaten namun lokasi tidak ditemukan.

Sarana kesehatan dan pemakaman

Diketahui di Klaten terdapat klinik dan rumah sakit. Adapun klinik terdapat di kawasan ”pusat kota” Klaten, sedangkan rumah sakit yaitu Dr. Scheurer Hospitaal (saat ini Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Soeradji Tirtonegoro) terletak lebih ke arah pinggiran, seperti area pemakaman. Diketahui terdapat beberapa area pemakaman khusus yang terdiri dari pemakaman masyarakat Eropa (saat ini menjadi hutan kota), Bong Tionghoa yang menjadi satu kompleks dengan pemakaman bangsawan Jawa, pemakaman masyarakat Jawa Kristiani yang terdiri dari masyarakat Protestan (saat ini Mementomori Klaten) yang terletak di barat pemakaman Eropa  dan pemakaman masyarakat Katolik yang terletak di Desa Semangkak (saat ini masih terdapat beberapa makam biarawan dan biarawati Eropa).

Selain klinik, rumah sakit, dan area pemakaman, terdapat panti sosial milik Kasunanan Surakarta yakni Bedelaarskolonie yang digunakan untuk menampung tuna wisma dan orang dengan gangguan jiwa. Bangunan saat ini masih memiliki fungsi yang sama, yakni Unit Rehabilitasi Sosial “Hestining Budi” milik Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

 

 

Gambar 10. Foto Lama Dr. Scheurer Hospitaal dan Kondisi Rumah Sakit di Masa Kini

(Sumber: RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro 2018 dan Dokumentasi Pribadi 2020)

Perkembangan Kawasan

“Pusat Kota” Klaten

Sebelum dibentuk pemerintahan resmi (pembangunan benteng dan Pos Tundhan) pada abad XIX, kemungkinan besar telah ada permukiman atau komunitas yang menempati kawasan “pusat kota” Klaten. Perkembangan awal kawasan “pusat kota” Klaten dari masa Hindu-Buddha dapat diperkirakan dimulai di sekitar Ngepos, Candirejo, dan Situs Kunden. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui tinggalan Makam Kyai Melati di Kampung Ngepos, yang berupa susunan batu yang membentuk makam. Kyai Melati diyakini sebagai tokoh yang membuka wilayah Klaten. Candirejo kemungkinan merupakan toponim dari kawasan yang dulunya terdapat struktur batu. Sekitar Candirejo pernah terdapat mata air dengan beberapa struktur batu, namun saat ini sudah menjadi permukiman. Situs Kunden merupakan sebuah petirtaan, keberadaan pertitaan memungkinkan adanya permukiman di sekitarnya.

 

Gambar 11. Letak Komponen-komponen Klaten

sebagai Permukiman Awal

(Sumber: Topografische dienst Batavia 1933 dengan modifikasi)

Semenjak wilayah Klaten menjadi bagian perbatasan antara Surakarta dan Yogyakarta, terdapat pendirian benteng dan komponen awal pemerintahan tradisional. Perkembangan dimulai dari dibangunnya benteng awal di Merbung (lokasi tidak diketahui), disusul dengan pemindahan benteng di Klaten (Benteng Engelenburg) serta dibentuknya pemerintahan Pos Tundhan hingga Klaten menjadi Kabupaten Pangreh Praja. Kemungkinan komponen-komponen lama berupa rumah tinggal bupati dan patih terdapat di wilayah dengan toponim Kanjengan yang mana pada lokasi tersebut pernah terdapat bangunan rumah bupati atau kabupaten lama. Kemudian pada pemerintahan selanjutnya kabupaten dipindah tidak jauh dari lokasi sebelumnya mendekati lokasi Benteng Engelenburg (lihat Gambar 3 dan Gambar 4).

Gambar 12. Letak Komponen-komponen Awal Klaten sebagai Wilayah Administrasi

(Sumber: Topografische dienst Batavia 1933 dengan modifikasi)

Gambar 13. Perkembangan Kawasan ”Pusat Kota” Klaten sebagai Kota Indis

(Sumber: Topografische dienst Batavia 1933 dengan modifikasi)

Pada periode sebagai Kabupaten Pangreh Praja, kawasan ”pusat kota” Klaten semakin kompleks dengan ditambahnya komponen-komponen kota penunjang pemerintahan Kolonial dan masyarakat Eropa dengan berbagai fasilitas modern. Komponen-komponen tersebut antara lain kantor asisten residen (dan/atau kantor residen), landraad, stasiun, gereja, sekolah, rumah tinggal, dan fasilitas kesehatan yakni klinik dan rumah sakit. Berbagai fasilitas tersebut sangat berkaitan semenjak wilayah Klaten menjadi wilayah perkebunan, secara tidak langsung berdampak dengan perkembangan pusat kotanya. Fasilitas-fasilitas baru di kawasan ”pusat kota” Klaten, selanjutnya tidak hanya menjadi penunjang kehidupan masyarakat Eropa saja, melainkan juga menjadi penunjang masyarakat Jawa, Tionghoa maupun etnis lain yang tinggal di Klaten.

 

Gambar 14. Perkembangan Kawasan ”Pusat Kota” Klaten Masa Kini

(Sumber: Peta RT RW Klaten 2011-2031, 2010  dengan modifikasi)

KESIMPULAN

Klaten mulai mengalami perkembangan modern pada awal abad XX, terlihat dari komponen kota di kawasan ”pusat kota” Klaten. Komponen-komponen kota yang ada merupakan penunjang kehidupan masyarakat Klaten yang beragam pada masa itu. Perkembangan kawasan ”pusat kota” berkaitan erat dengan perkembangan politik dan ekonomi di wilayah Klaten secara luas. Perkembangan politik dan ekonomi tersebut, diturunkan dari perubahan politik dan ekonomi kerajaan, yakni Kasunanan Surakarta dan Pemerintah Kolonial Belanda.

Faktor politik dan ekonomi, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Desakan untuk mengembangkan perekonomian di Hindia Belanda, menimbulkan berbagai kebijakan dalam pemerintahan kolonial. Kawasan vorstenlanden (wilayah kerajaan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta), yang merupakan kawasan kerajaan di bawah penguasaan kolonial memperoleh dampak dalam pemerintahan daerahnya atau kabupaten di bawahnya, termasuk di Klaten.

Awal pembentukan wilayah pemerintahan resmi di Klaten, yaitu Pos Tundhan yang menyebabkan berdirinya benteng di Klaten. Pendirian benteng diakibatkan oleh tidak stabilnya pemerintahan yang disertai dengan konflik-konflik di daerah perbatasan sejak terpisahnya Kerajaan Mataram Islam, menjadi Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, dan Kadipaten Mangkunegaran. Pemerintahan yang semakin stabil di kemudian hari mendorong terbentuknya susunan pemerintah baru, yaitu dengan ditempatkannya penguasa Bupati Gunung Polisi di Klaten. Hal tersebut menimbulkan perkembangan tata kota awal di Klaten dengan dibangunnya komponen kota tradisional berupa kabupaten. Tata kota tradisional ini merupakan bentuk yang lebih sederhana dari tata kota tradisional di ibukota Surakarta. Tata kota tradisional di ”pusat kota” Klaten juga menunjukkan adanya modifikasi tata kota tradisional Jawa. Posisi komponen kota tradisional tidak ditempatkan persis sesuai aksis mata angin namun disesuaikan dengan kondisi kebutuhannya.

Munculnya liberalisasi di Eropa akhir abad XIX, yang membuka peluang usaha di Hindia Belanda, turut membawa dampak di Klaten sehingga menjadikan daerah di sekitar Klaten sebagai lahan perkebunan atau onderneming. Sejak saat itu Klaten semakin banyak didatangi oleh pengusaha Eropa. Keberadaan warga asing Eropa di kawasan vorstenlanden khususnya Klaten, mendorong ditempatkannya pemerintah Kolonial untuk turut serta mengatur jalannya pemerintahan di Klaten. Hal ini menimbulkan pembangunan Klaten dengan beragam komponen kota berciri modern Eropa di Klaten.

Klaten berkembang dari desa dengan komponen permukiman sederhana, kemudian menjadi wilayah dengan komponen pertahanan. Pada masa selanjutnya Klaten berkembang sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Perkembangan status, situasi politik, dan kebutuhan masyarakat mempengaruhi beragam komponen perkotaan di ”pusat kota” Klaten. Mulai dari komponen permukiman sederhana, pertahanan, pemerintahan hingga ekonomi.

Percampuran akan berbagai komponen kota di Klaten, yang terdiri dari komponen kota tradisional seperti kabupaten, alun-alun, masjid, dan pasar, serta komponen kota kolonial seperti benteng, kantor asisten residen, dan fasilitas modern lainnya, menjadikan ”pusat kota” Klaten memiliki tata kota berciri Indis. Morfologi kota di kawasan ”pusat kota” Klaten sejak masa Pos Tundhan hingga menjadi afdeeling, dapat menunjukkan kehidupan sosial masyarakat Klaten sebagai masyarakat yang dinamis.

Dinamika perkotaan di Klaten dapat memberikan interpretasi mengenai karakteristik masyarakat di Klaten sebagai masyarakat yang terbuka dan mampu beradaptasi terhadap segala bentuk perubahan. Kawasan ”pusat kota” Klaten yang saat ini masih eksis merupakan sebuah bentuk keberlanjutan budaya.

 

UCAPAN TERIMA KASIH

DAN SARAN

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tulisan ini. Terima kasih penulis ucapkan untuk mendiang nenek yang telah menceritakan situasi Klaten pada masa lampau yang menginspirasi penulis membuat tugas akhir dan tulisan ini. Terima kasih juga penulis ucapkan untuk ibu, bapak, dan saudara-saudara penulis.

Tulisan merupakan lanjutan dari tugas akhir penulis, oleh karenanya penulis juga berterima kasih kepada para dosen terlebih Ibu Ania Nugrahani selaku dosen pembimbing skripsi yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir S1 di Jurusan Arkeologi UGM.

Saat ini tidak banyak bangunan lama komponen kota di kawasan ”pusat kota” Klaten yang masih eksis keberadaannya. Upaya pelestarian yang didukung dengan peran serta masyarakat dan pemerintah sangat diperlukan melalui aksi nyata. Menurut penulis, sebaiknya perlu ada pengenalan sejarah Klaten seperti dengan mengadakan pameran dalam event budaya. Perlu terdapat ruang semacam museum sederhana di titik-titik penting seperti kantor bupati, sekolah, perpustakaan, dan balai desa/kelurahan, yang berisi sejarah Klaten dan bisa diakses umum dengan mudah. Komunitas pecinta warisan budaya di Klaten sebaiknya turut berkontribusi dalam publikasi ilmiah maupun populer atau dapat mengadakan seminar atau talk show bertema sejarah Klaten.

Pada dasarnya, berbagai aksi walaupun sederhana akan jauh lebih baik untuk dapat memulai menularkan kesadaran pentingnya pelestarian warisan atau Cagar Budaya. Penulis percaya, tinggalan-tinggalan budaya dapat memberikan peluang yang baik apabila dimanfaatkan dengan bijaksana.

 

DAFTAR PUSTAKA

 Adrisijanti, Inajati. 2000. Arkeologi Perkotaan Mataram Islam. Yogyakarta: Jendela.

Carey, Peter. 2008. The Power of Prophecy: Prince Dipanegara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855. Leiden: KITLV Press.

 

Damayanti Ruly, Handinoto. 2005. “KAWASAN ‘PUSAT KOTA’ DALAM PERKEMBANGAN SEJARAH.Pdf.” Dimensi Teknik Arsitektur 33 (1): 34–42.

 

Darmana, P. S. 1994. Penataan Sistem Administrasi Pemerintahan Pedesaan Pada Masa Kompleks Di Klaten. Surakarta: Fakultas Sastra UNS.

 

Handinoto. 1998. "Perubahan Besar Morpologi Kota-kota di Jawa pada Awal dan Akhir abad ke-20", Dimensi Arsitektur, 26, hal. 1–14.

 

Houben, Vincent J. H. 1994. Keraton and Kumpeni Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870. Leiden: KITLV Press.

 

Ismawati, E. 2006. "Penelitian Hari Jadi Klaten: Sebuah Ikhtiar Panjang”, PROSPECT, 2(2).

 

Kartodirdjo, Sartono. 2000. Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emporium Sampai Imperium. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

 

Muljana, Slamet. 2006. Tafsir Sejarah Nagarakretagama. Yogyakarta: LkiS.

 

Nagari, Galih. S. J. 2013. “Tata Kota Klaten 1923-1930 Berdasarkan Peta Topografi 1933 dan 1935”. Skripsi. Universitas Gadjah Mada.

 

Nas, P. J. M. 2007. Kota-kota Indonesia: Bunga Rampai. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

 

Nawawi, R. 2004. Masjid Gala Peninggalan Sunan Bayat Keadaan dan Peranannya (1980-2002). Yogyakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia.

 

Penyusun, Tim. 2005. Studi Penelitian Hari Jadi Kabupaten Klaten. Klaten: Pemda Klaten.

 

PPEB FEB UNS. 2007. “Evolusi Ekonomi Kota Solo.” Surakarta: FEB UNS.

 

Prayogo, Widya Budi. 2012. “Kajian Tema Dan Amanat Legenda-Legenda Dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.” Yogyakarta: UNY.

 

Suhartono. 1991. Apanage Dan Bekel, Perubahan Sosial Di Pedesaan Surakarta (1830-1920). Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

 

Sumber Foto:

KITLV. 1867. Station Klaten aan de spoorweg van Semarang naar de Vorstenlanden, Leiden University Libraries Digital Collections. Diperoleh dari: http://hdl.handle.net/1887.1/item:786366 (Diakses pada: 13 Juni 2019).

 

KITLV. 1910. Fort Engelenburg Te Klaten Leiden University Libraries Digital Collections. Diperoleh dari: http://hdl.handle.net/1887.1/item:791578 (Diakses pada: 13 Juni 2019).

 

KITLV. 1930. Bezoek van Pakoe Boewono X, soesoehoenan van Soerakarta, aan M.J.J. Treur, resident van Klaten, Leiden University Libraries Digital Collections. Diperoleh dari: http://hdl.handle.net/1887.1/item:787852 (Diakses pada: 13 Juni 2019).

 

KITLV (tanpa tahun) De heer E. Bosch met de heer Zeydee voor het postkantoor te Klaten, Leiden University Libraries Digital Collections. Diperoleh dari: http://hdl.handle.net/1887.1/item:776287 (Diakses pada: 13 Juni 2019).

 

Pemda Klaten. 2010. “Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten.” Klaten. 2010. http://pusdataru.jatengprov.go.id/dokumen/RTRW-Prov/17-Kab-Klaten/13-Kab Klaten.jpg. (Diakses pada: 03 Mei 2020).

RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro. 2018. “Sejarah RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro.” 2018. https://rsupsoeradji.id/tentang-kami/sejarah/ (Diakses pada: 03 Mei 2020).